Usaha pengendalian kegiatan illegal yang selama ini merusak lingkungan dengan melibatkan masyarakat, diakui Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, MM, sampai saat sekarang ini belum dapat mencapai hasil optimal.
Pasalnya, kelompok pelestari masih harus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan yang tidak terkait langsung dengan sumber daya yang diawasi, kemungkinan terjadi kekosongan pengawasan.
Dalam kaitan itu, untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pengrusakan, perlu dikembangkan pola usaha budidaya ikan karang pada area sekitar daerah-daerah perlindungan, sehingga peran aktif pengawalan masyarakat diharapkan dapat lebih bersungguh-sungguh.
Pengembangan budidaya ikan karang sangat sejalan dengan potensi karakteristik Kabupaten Kepulauan Selayar, yang potensial menjadi pusat budidaya ikan karang nasional dengan cakupan pengembangan kabupaten kota, tetangga pesisir selatan Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Hal ini diakui Syahrir, sangat sesuai dengan rekomendasi Kajian Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Menko Perekonomian dan BPPT.
Mencermati kekuatan potensi pengembangan ikan karang di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah kabupaten menaruh harapan besar untuk menjadi andalan ekonomi regional Sulawesi Selatan dan Nasional.
Harapan ini, sengaja disampaikan Syahrir di hadapan Gubernur Sulsel dan rombongan dengan seuntai harap, “kiranya, semua pihak terkait dapat secara bersama-sama memberi peran dalam merealisasikan sesegera mungkin peluang-peluang dimaksud.
Pasalnya, peluang ini dikhawatirkan akan ditangkap dan didahului oleh daerah di provinsi tetangga sebagaimana halnya bisnis jangung yang merek dagangnya oleh Gorontalo sementara produksi terbesar di Sulsel.
Terlebih lagi, kekuatan potensi perikanan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar telah teruji dengan berkembang dan bertahannya usaha Resort yang ada meskipun masih dengan tarif yang relatif mahal.
Hal ini kata Syahrir, dikhawatirkan bakal menjadi kendala dalam upaya menggenjot kunjungan wisatawan. Bahkan, pada kelas ekonomi menengah ke bawah, tarifnya tidak terjangkau. Terlebih lagi, untuk melakukan kunjungan dengan angkutan carteran.
Terkait hal tersebut, masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur menuju Kabupaten Kepulauan Selayar dan sebaliknya, serta sistem transportasi internal kawasan yang layak menurut standar keamanan dengan tarif yang wajar.(fadly syarif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar